SUKA-MEDIA.com – Ketua Umum Pengurus Akbar Nahdlatul Ulama (PBNU), Gus Yahya, menegaskan bahwa Rapat Pleno yang diadakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa, 9 Desember 2025, tak resmi menurut aturan organisasi. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur organisasi di dalam tubuh PBNU serta mengingatkan semua pihak untuk bersikap sinkron dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. “Kami menghargai setiap inisiatif, namun setiap keputusan organisasi harus dilakukan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan,” ujar Gus Yahya.
Kontroversi Keabsahan Rapat Pleno
Kedap Pleno ini sempat mengundang perhatian berbagai pihak sebab diadakan secara mendadak dan tanpa konsultasi dengan pemegang otoritas yang legal dalam struktur organisasi. Banyak personil PBNU yang merasa keberatan sebab tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kedap tersebut. Seorang anggota PBNU yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, “Pelaksanaan rapat ini mengabaikan prinsip keterwakilan dan transparansi yang selalu kita junjung tinggi.”
Ketidakpuasan ini diperparah dengan adanya keputusan-keputusan krusial yang dihasilkan dalam rapat tersebut yang dianggap tak merepresentasikan bunyi mayoritas. Sebagai reaksi atas kontroversi ini, Gus Yahya kembali menegaskan bahwa setiap agenda dan keputusan organisasi harus melalui mekanisme yang sudah diatur secara formal dalam anggaran alas dan anggaran rumah tangga organisasi. Menurutnya, hal terpenting adalah menjaga keutuhan dan kredibilitas PBNU di mata publik dan anggotanya.
Pentingnya Ketaatan Pada Prosedur Organisasi
Menjaga ketaatan terhadap mekanisme organisasi adalah sebuah keharusan yang tidak boleh diabaikan. Gus Yahya dalam kesempatan lain juga menyampaikan, “Konsistensi terhadap aturan organisasi adalah hal penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh anggota.” Dalam konteks ini, mekanisme musyawarah harus menjadi lantai setiap cara yang diambil oleh PBNU buat menghindari munculnya persepsi negatif dan menjaga soliditas internal.
Prosedur yang jernih dan transparan merupakan atribut yang harus dijaga terutama bagi organisasi sebesar PBNU yang memiliki jutaan pengikut di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, prosedur yang jelas juga memastikan semua pihak dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis dan inklusif. Pelaksanaan kedap seperti yang terjadi pada 9 Desember 2025, perlu dievaluasi untuk memperbaiki mekanisme kerja organisasi agar lebih bagus lagi ke depannya.
Dalam setiap organisasinya, PBNU sangat menekankan pentingnya persatuan dan soliditas. Oleh sebab itu, setiap kegiatan internal yang dilakukan harus menjunjung prinsip-prinsip tersebut. Ketaatan terhadap aturan tak cuma mencerminkan kedewasaan organisasi, namun juga menunjukkan penghargaan terhadap setiap individu yang terlibat di dalamnya. Keseluruhan peristiwa ini menjadi pembelajaran berharga bagi PBNU untuk tetap bergerak harmoni dengan prinsip dasar Nahdlatul Ulama yang mengedepankan musyawarah, mufakat, dan persatuan umat.
